Umum

Guru Honorer Di Garut Ancam Pemda Garut

Pameungpeuk, GAPEGAS.COM – Hasil rapat panja GTK DPR RI dengan pihak kemendikbud yang mana mendesak kemendikbud untuk melakukan koordinasi tuntas urusan pppk dengan pihak kemenkeu, kemendagri dan kemenpanrb, juga mendesak ke kemendikbud untuk melakukan komunikasi tuntas dengan Pemerintah Daerah soal formasi dan sumber penggajian PPPK.

Selama ini kemendikbud di rasa belum bisa meyakinkan Daerah soal formasi dan sumber penggajian pppk, ambil contoh Kabupaten Garut, pemerintah pusat ngotot sudah transfer uang melalui DAU untuk gaji pppk sebesar 191milyar untuk gaji pppk 10.000 selama 3 bulan, nyatanya dilapangan Kabupaten Garut hanya membuka 196 formasi di tahun 2021, dengan alasan kemampuan anggaran Daerah.

Kalau kita simak antara komitmen pemerintah pusat dan pemerintah Daerah tidak tune in. Semua ego tidak punya niat untuk melakukan komunikasi secara tuntas.

Panja GTK juga mendesak kemendikbud supaya melakukan pengangkatan terhadap guru honorer yang sudah lolos passing grade dan ditempatkan di sekolah induk tempat dia mengajar.

Menanggapi gonjang ganjing opini dan informasi itu Dedi Kurniawan, SE., M.Si. Selaku Anggota Dewan Pendidikan mendesak pemda Garut untuk pro aktif menjemput bola Kepusat jangan disibukan dengan asumsi-asumsi sendiri tanpa mencari tahu lebih lanjut kepemerintah pusat, seharusnya perbanyak konsultasi kepusat kalau perlu jangan pulang kalau sebelum ada keputusan.

Saya mengingatkan ini untuk kebaikan dan kemajuan Garut, tolong pemda Garut segera berkomunikasi dengan forum guru honor Garut sebelum ada riak riak dilapangan, sebab saya banyak merima telephon maupun WA dll dari guru guru dilapangan jika mereka menemukan jalan buntu akan turun kejalan, Papar Dedi Kurniawan.

Selanjutnya Dedi Kurniawan mengatakan, bukan urusan demo nya tapi urusan langkah langkah kongkrit dari pemda yang dibutuhkan, ada tidak ada demo jika pemda respon akan menjadi solusi buat mereka para guru honor.

Apalagi untuk pengusulan formasi tahun 2022 diberikan waktu oleh pusat untuk input data formasi tiap tiap Daerah dibulanapril ini, jika bulan April pemda Garut tidak melakukan pengusulan formasi yang maksimal maka guru honorer Garut yang akan menjadi korbannya. Padahal kemendikbud secara terang-terangsb akan memblack list daerah yang tidak mengusulkan formadi dengan alasan meragujan sumber pengajian atau sumber keuangan gaji pppk. Di lain Pihak sejak tahun 2023 pemerintah pusat hanya mengakui pegawai pemerintah itu pppk dan pns, mau dikemanakan honorer yang sekarang kalau tidak segera diselesaikan.

Dedi Kurniawan menyarankan, ditengah defisit anggaran sehingga dilakukan pemotongan DAU seyogyanya Gaji pppk disimpan di DAK seperti tunjangan sertifikasi guru atau di DAU tetapi memakai penjelasan bahwa anggaran tersebut adalah untuk gaji pppk.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Umum

GROUP SOSMED

Topik

To Top